Rekonsiliasi Nasional Demi Menjaga Kerukunan dan Stabilitas

Gelombang protes dan demonstrasi yang belakangan terjadi di berbagai wilayah tanah air merupakan tanda bahwa bangsa ini sedang diuji. Rasa ketidakpuasan sebagian rakyat terhadap sikap sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap arogan dalam merespons aspirasi publik telah memunculkan ketegangan. Apalagi, dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu, terlihat adanya lapisan masyarakat seperti para pengemudi ojek online (ojol) yang justru menjadi korban terpinggirkan. Mereka terjebak di antara dinamika politik, aspirasi rakyat, dan tindakan aparat di lapangan.

Namun, di tengah situasi ini, ada satu hal yang harus kita jaga bersama: persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Bangsa ini berdiri kokoh bukan hanya karena kesamaan bahasa, tanah air, dan sejarah perjuangan, tetapi juga karena semangat persaudaraan yang menembus sekat perbedaan. Bila persatuan runtuh, maka peluang keluar dari krisis akan semakin tipis.

Tulisan ini bukan untuk menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak lain. Justru sebaliknya, tulisan ini hendak mengajak kita semua—baik rakyat, wakil rakyat, pemerintah, komunitas ojol, maupun kelompok masyarakat lain—untuk menurunkan tensi emosi, saling memahami, dan kembali kepada cita-cita besar: menjaga keutuhan bangsa.

Luka Kolektif yang Perlu Diobati

Setiap kerusuhan meninggalkan luka. Luka bagi masyarakat yang merasa suaranya diabaikan. Luka bagi aparat yang dituduh represif, meski sebagian dari mereka hanya menjalankan tugas. Luka bagi anggota dewan yang merasa citranya digeneralisasi buruk, meski ada juga yang tulus memperjuangkan rakyat. Dan tentu, luka bagi para pekerja lapangan seperti pengemudi ojol, pedagang kecil, atau buruh harian yang harus menanggung kerugian tanpa tahu bagaimana awal mula masalahnya.

Luka-luka ini bila dibiarkan akan berubah menjadi dendam. Dendam itu berbahaya, karena bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia bisa menyuburkan siklus kebencian yang tiada akhir. Sejarah bangsa kita, maupun bangsa lain, menunjukkan bahwa dendam sosial adalah api yang membakar peradaban. Maka, sebelum luka itu menjadi busuk, kita harus bersama-sama mengobatinya dengan pendekatan persaudaraan dan musyawarah.

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi mengandaikan bahwa suara rakyat didengar, diakomodasi, dan dihormati. Namun demokrasi juga menuntut kesabaran, karena tidak semua aspirasi dapat diwujudkan sekaligus. Persoalannya, ketika ada jarak yang terlalu lebar antara harapan rakyat dengan sikap para wakilnya, muncul rasa ditinggalkan.

Kasus arogansi sebagian anggota dewan yang enggan mendengar masukan masyarakat adalah alarm keras. Aspirasi rakyat bukan sekadar formalitas; ia adalah inti dari mandat konstitusional. Para wakil rakyat perlu kembali merenungkan mengapa mereka ada di kursi legislatif: bukan untuk mempertebal gengsi, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Namun rakyat pun harus mengingat bahwa menyampaikan aspirasi mesti dilakukan dengan damai. Demo adalah hak, tapi demo juga harus menjaga martabat. Kerusuhan hanya akan melukai sesama anak bangsa. Dalam kerusuhan, yang jatuh bukan hanya gedung atau kendaraan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Selanjutnya semua pihak harus menyadari, para pekerja informal seperti ojol adalah penopang ekonomi perkotaan. Mereka bukan hanya pengantar makanan atau penjemput penumpang; mereka adalah bagian vital dari ekosistem keseharian kita. Jika mereka terluka, sesungguhnya yang terluka adalah denyut kehidupan kota itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam setiap peristiwa politik atau sosial, kelompok masyarakat yang lemah posisinya justru harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai mereka menjadi pihak

Persatuan sebagai Pondasi Kerukunan

Bangsa ini pernah melewati masa sulit yang lebih besar. Krisis ekonomi 1998 misalnya, mengguncang sendi kehidupan rakyat. Namun Indonesia bisa bangkit karena rakyat tidak kehilangan pegangan utama: semangat persatuan. Gotong royong antarwarga, solidaritas komunitas, dan rasa kebersamaan menolong bangsa ini melewati badai.

Kini, di tengah gejolak demo dan kerusuhan, kita perlu kembali menyalakan energi persatuan itu. Persatuan bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan, melainkan menegakkan kebenaran tanpa menimbulkan perpecahan. Persatuan artinya kita mampu mengkritik dengan santun, menegur dengan kasih, dan memperbaiki dengan cara damai.

Kerukunan masyarakat adalah modal sosial yang tak ternilai. Bila modal ini hancur, kita tidak hanya kehilangan rasa aman, tapi juga melemahkan daya saing bangsa. Investor ragu menanamkan modal, ekonomi tersendat, dan pembangunan terhambat. Karena itu, menjaga kerukunan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan juga strategi ekonomi dan politik jangka panjang.

Menumbuhkan Empati dan Dialog

Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran ketegangan ini? Jawabannya ada pada dua hal: empati dan dialog.

Pertama, empati. Para wakil rakyat perlu berempati pada masyarakat yang kecewa. Mereka harus hadir secara nyata, tidak hanya saat kampanye. Empati juga perlu dari rakyat kepada aparat yang bekerja di lapangan; mereka manusia biasa yang juga punya keluarga dan risiko. Begitu juga, masyarakat luas harus berempati kepada kelompok rentan seperti pengemudi ojol yang terdampak.

Kedua, dialog. Dialog yang sejati bukan sekadar formalitas dalam ruang rapat, melainkan mendengarkan dengan hati. Pemerintah dan DPR harus membuka ruang dialog yang inklusif, menghadirkan semua elemen, termasuk kelompok yang paling sering terpinggirkan. Dialog ini harus menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik.

Bangsa ini terlalu besar untuk diselamatkan oleh satu pihak saja. Kita memerlukan kerja kolektif seluruh elemen. Bagi rakyat, mari menyampaikan aspirasi dengan damai, bijak dalam bereaksi, dan tetap menjaga martabat bangsa.  Bagi DPR, saatnya kembali ke nurani, meninggalkan arogansi, dan benar-benar mendengar suara rakyat. Bagi pemerintah dan aparat, keadilan dan proporsionalitas harus menjadi pegangan dalam setiap tindakan. Jangan biarkan masyarakat kecil semakin terhimpit. Bagi kelompok pekerja seperti ojol, jangan merasa sendirian. Kehadiran komunitas, dukungan masyarakat, dan perhatian kebijakan harus diperjuangkan untuk mereka. Bagi media, berperanlah sebagai penyampai kebenaran, bukan pemantik provokasi. Media bisa menjadi ruang edukasi damai bagi publik.Ketika semua lapisan saling merangkul, kita bisa memutus rantai saling curiga yang selama ini memperlebar jurang perpecahan.

Dari Konflik Menuju Rekonsiliasi Sosial

Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah konflik, tetapi bangsa yang mampu mengubah konflik menjadi rekonsiliasi. Kita harus berani melangkah lebih jauh dari sekadar menahan amarah. Kita harus mengubah energi amarah itu menjadi energi perubahan sosial yang positif.

Rekonsiliasi sosial bukan berarti melupakan peristiwa, melainkan mengingatnya dengan cara yang sehat. Ia adalah proses kolektif untuk berkata: "Ya, kita pernah berbeda, kita pernah marah, tetapi kita memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama". Rekonsiliasi inilah yang akan memastikan bahwa anak cucu kita tidak mewarisi luka, melainkan warisan berupa kedewasaan berdemokrasi.

Indonesia tidak sendirian menghadapi ujian sosial-politik seperti demonstrasi dan kerusuhan. Sejumlah negara lain menjadi pelajaran penting tentang betapa mahalnya harga sebuah konflik sosial bila tidak dikelola dengan baik. Kita bisa melihat Suriah, misalnya. Demonstrasi yang awalnya hanya menyuarakan tuntutan keadilan berubah menjadi perang saudara berkepanjangan. Akibatnya, jutaan rakyat mengungsi, ribuan kota hancur, dan ekonomi nasional runtuh. Semua itu berawal dari ketidakmampuan elite dan masyarakat untuk membangun dialog dan menjaga kerukunan.

Contoh lainnya adalah Sri Lanka. Ketika krisis ekonomi menghantam, rakyat melakukan protes besar-besaran. Alih-alih merangkul dan mendengarkan, pemerintah saat itu merespons dengan cara represif. Akhirnya, protes berubah menjadi kerusuhan yang menjatuhkan rezim. Negara itu butuh bertahun-tahun untuk kembali pulih. Kita juga bisa belajar dari Venezuela, di mana ketidakpuasan terhadap pemerintah dan DPR yang dianggap tidak mewakili rakyat menimbulkan krisis legitimasi. Aksi protes yang awalnya damai berubah menjadi konflik sosial yang melumpuhkan ekonomi nasional. Negara yang kaya minyak itu justru mengalami kemiskinan masif akibat hilangnya kepercayaan sosial.

Dari contoh-contoh tersebut, pelajaran paling penting adalah bahwa konflik sosial yang tidak direspons dengan empati dan dialog bisa membawa negara pada keterpurukan. Indonesia harus belajar agar tidak terjebak dalam jalan yang sama. Kita memiliki kearifan lokal berupa musyawarah mufakat, gotong royong, dan budaya kekeluargaan yang seharusnya menjadi benteng kuat mencegah disintegrasi.

Kerukunan Bukan Sekedar Wacana Moral

Indonesia memiliki sejumlah fakta empirik yang bisa menjadi bahan renungan bersama. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya berkisar 49 persen. Angka ini termasuk rendah bila dibandingkan dengan lembaga lain seperti TNI atau Presiden yang berada di atas 70 persen. Rendahnya kepercayaan publik ini menjadi indikator adanya jurang antara aspirasi rakyat dengan perilaku sebagian elite politik.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 2.600 peristiwa konflik sosial di berbagai daerah, baik dalam bentuk demonstrasi, bentrokan antarwarga, maupun gesekan antara masyarakat dengan aparat. Angka ini meningkat sekitar 12 persen dibanding tahun sebelumnya, menandakan adanya ketegangan sosial yang perlu segera direspon dengan bijak.

Sementara itu, data Polri menyebutkan bahwa demonstrasi yang berujung ricuh sebagian besar dipicu oleh isu ketidakadilan ekonomi, kebijakan publik yang tidak populer, dan lemahnya komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Data ini selaras dengan temuan akademik bahwa ketidakpuasan publik cenderung melahirkan aksi jalanan ketika saluran formal aspirasi dianggap buntu.

Data-data ini memperlihatkan dengan gamblang bahwa menjaga persatuan dan kerukunan bukan sekadar wacana moral, melainkan kebutuhan nyata yang sangat mendesak. Bila angka ketidakpercayaan dan konflik sosial ini tidak ditekan, Indonesia berpotensi menghadapi krisis kepercayaan yang serius terhadap institusi demokrasi. Di titik inilah pentingnya semua pihak menurunkan ego dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa.

Indonesia berada di persimpangan jalan. Kita bisa memilih jalan perpecahan yang hanya akan membawa keterpurukan, atau jalan persatuan yang akan membuka masa depan cerah. Demo dan kerusuhan hanyalah gejala; yang lebih penting adalah bagaimana kita menanggapi gejala itu. Mari kita kembali pada semangat gotong royong, saling menghormati, dan musyawarah mufakat. Mari kita rawat persatuan sebagai warisan para pendiri bangsa. Mari kita jaga kerukunan sebagai napas kehidupan berbangsa. Karena pada akhirnya, tidak ada kemenangan sejati bila yang kalah adalah bangsa sendiri. Yang kita butuhkan bukan sekadar kemenangan kelompok, melainkan kemenangan Indonesia.

Dr. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, KPDDP Jambi